Nabire,Wartaparokibilogai.com — Persoalan Papua Tengah tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah dan pembangunan fisik. Dibutuhkan keterlibatan seluruh kekuatan masyarakat, termasuk gereja, yang selama ini berada dekat dengan kehidupan umat dan masyarakat di berbagai wilayah.
Pesan tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH, bersama para pimpinan lembaga gereja se-Papua Tengah, Senin (14/9/2026), di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialog yang terbuka dan kekeluargaan. Pemerintah daerah memberikan ruang kepada para pimpinan gereja untuk menyampaikan pandangan serta berbagai persoalan yang secara langsung dirasakan masyarakat.
Dalam dialog itu, persoalan yang dibicarakan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, kondisi sosial dan ekonomi, konflik dan pengungsian, hingga persoalan batas-batas wilayah adat.
Berbagai persoalan tersebut dinilai saling berkaitan dan memiliki dampak terhadap proses pembangunan di Papua Tengah. Karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah, gereja, dan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan.
Gereja sebagai Kekuatan Moral
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Meki Nawipa menempatkan gereja sebagai salah satu kekuatan penting dalam kehidupan masyarakat Papua Tengah.
Menurut pemerintah daerah, pembangunan tidak semata-mata berbicara mengenai anggaran, infrastruktur maupun program pembangunan. Pembangunan juga membutuhkan nilai moral, iman, kepedulian dan kebersamaan.
Gereja dinilai memiliki posisi strategis karena para pemimpin dan pelayan gereja berhadapan langsung dengan umat serta masyarakat di berbagai pelosok Papua Tengah.
Dalam konteks tersebut, gereja diharapkan tidak hanya menjalankan tugas pelayanan rohani, tetapi juga dapat memberikan suara moral dan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat.
Gereja juga memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan pemerintah ketika terdapat kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki agar tetap berpihak pada keadilan, martabat manusia dan kepentingan masyarakat Papua.
Mencari Solusi, Bukan Sekadar Berdialog
Pertemuan antara pemerintah dan pimpinan gereja tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum seremonial. Dialog dimaksudkan menjadi ruang untuk saling mendengar dan mencari langkah konkret dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyatakan keterbukaan untuk menerima berbagai masukan dari lembaga gereja sebagai salah satu bahan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Gubernur juga meminta agar lembaga-lembaga gereja dapat membantu pemerintah menyediakan data yang akurat, termasuk data umat Orang Asli Papua (OAP), tenaga pelayan gereja seperti pastor, pendeta, gembala, pewarta dan pelayan lainnya.
Ketersediaan data yang valid dinilai penting agar pemerintah dapat menyusun kebijakan berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan hanya berdasarkan perkiraan administratif.
Membangun Papua Tengah dengan Semangat Berjalan Bersama
Bagi Papua Tengah, kerja sama pemerintah dan gereja memiliki arti penting. Gereja telah lama hadir di tengah masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan menghadapi keterbatasan pelayanan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah dan gereja diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas untuk menghadirkan pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial, serta upaya membangun perdamaian.
Pertemuan tersebut menjadi pesan bahwa masa depan Papua Tengah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan, sementara gereja memiliki kekuatan moral, sosial dan pastoral yang dekat dengan masyarakat.
Ketika keduanya mampu berjalan bersama dengan semangat saling mendengar dan saling mengoreksi, berbagai persoalan kompleks yang dihadapi Papua Tengah diharapkan dapat ditangani secara lebih manusiawi, terarah dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, pembangunan Papua Tengah bukan hanya tentang membangun jalan, gedung atau infrastruktur, tetapi tentang membangun manusia, menjaga martabat masyarakat, memperkuat perdamaian, dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari proses pembangunan.
Pemerintah dan gereja kini ditantang untuk membuktikan bahwa dialog dapat berubah menjadi tindakan, dan sinergi dapat menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Papua Tengah.(*)
